Jakarta, objectright Indonesia
—
Pemerintah
Donald Trump
tengah mencari dana darurat untuk menggaji petugas penegak hukum, saat
Amerika Serikat
telah memasuki pekan ketiga
government shutdown
atau penghentian operasional.
Juru bicara Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) mengonfirmasi sedang mencari opsi alternatif agar pembayaran tetap berjalan untuk pegawai yang bekerja di sektor dengan kategori penting.
Mereka yang masuk prioritas antara lain personel militer dan petugas penegak hukum federal, yang mesti tetap bertugas di tengah shutdown.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Petugas penegak hukum mencakup Biro Investigasi Federal (FBI), Badan Penegakan Narkoba (DEA), Patroli Perbatasan AS, dan Penegakan Imigrasi dan Bea Cuka (ICE).
Jubir OMB mengatakan pembayaran gaji ke personel militer dan penegak hukum akan berasal dari dana yang sebelumnya dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan pertahanan, demikian dikutip
BBC
, Rabu (15/10).
Trump sebelumnya meminta Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menggunakan seluruh dana yang tersedia untuk menggaji anggota militer dan petugas penegak hukum pada 15 Oktober.
“Saya menggunakan otoritas saya sebagai Panglima Tertinggi meminta secara langsung ke Menteri Perang [Menteri Pertahanan] Pete Hegseth untuk menggunakan seluruh upaya demi membayar gaji tentara kita pada 15 Oktober,” kata Trump di Truth Social pada akhir pekan lalu, dikutip
The Hill
.
Pemerintah, lanjut dia, sudah merinci dana untuk pembayaran tersebut.
“Saya tak akan membiarkan Partai Demokrat menyandera militer kita dan seluruh Keamanan Negara kita dengan penutupan pemerintah yang berbahaya ini,” kata Trump.
Menanggapi perintah tersebut, Kementerian Pertahanan menyatakan telah menyiapkan anggaran US$8 miliar dari dana penelitian, pengembangan, pengujian dan evaluasi (RDTE) yang tak diwajibkan dari tahun fiskal sebelumnya.
Sejak 1 Oktober, pemerintahan yang dikuasai Republik melakukan shutdown. Imbasnya, sekitar 750.000 pegawai federal atau 40 persen dirumahkan tanpa bayaran. Pemerintah juga sudah melakukan PHK pada sedikitnya tujuh instansi, dengan total sekitar 4.000 pekerja.
Shutdown berlangsung usai Senat gagal meloloskan rancangan undang-undang anggaran. Republik menuding Demokrat yang menyebabkan penghentian operasi lembaga pemerintah karena enggan memberi suara.
Demokrat tak terima dan balik menuding Republik bahwa shutdown ini terjadi di bawah kekuasaan mereka dan atas keputusan mereka.
(isa/dna)
Baca lagi: Pria Makan Junk Food Selama 700 Hari, Ini yang Terjadi
Baca lagi: Ready to be the target of Gen Z, Honda Scoopy collaborates with Kuromi
Baca lagi: Pakistan-Afghanistan Sepakat Gencatan Senjata 48 Jam
