Uncategorized

Trump Bakal Rapat dengan Prabowo & Pemimpin Arab-Muslim Bahas Gaza

September 23, 2025
1:14 PM

Jakarta, objectright Indonesia
—
Presiden
Amerika Serikat
Donald Trump
dijadwalkan akan menggelar rapat bersama pemimpin negara Arab dan Muslim, termasuk Presiden
Prabowo Subianto
, untuk memaparkan visinya soal Jalur Gaza Palestina.
Pertemuan ini dilaporkan akan berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sedang berlangsung pada Selasa (23/9) hari ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan ini, Trump dikabarkan akan memaparkan visinya untuk mengakhiri agresi brutal Israel di Gaza dan membahas masa depan wilayah Palestina yang sebagian besar sudah hancur.
Menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, Trump akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB hari ini waktu setempat.
Meski begitu, belum ada kabar waktu pasti soal kapan pertemuan ini berlangsung.
Dikutip
Al Jazeera
, sumber Israel dan Arab yang dikutip
Channel 12 Israel
dan
Axios
di AS menyebutkan Trump akan membahas kemungkinan penarikan militer Israel dari Gaza di masa depan dalam pertemuan itu.
Trump juga akan meminta para pemimpin negara untuk mengirim pasukan guna menjaga ketertiban, serta memulai proses transisi dan pembangunan kembali yang juga akan dibicarakan soal pendanaannya.
Isu pengiriman pasukan ke Gaza juga sudah diangkat Presiden Prabowo dalam pidatonya di forum solusi dua negara terkait konflik Israel-Palestina usulan Prancis-Arab Saudi di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada Senin (22/9).
Sementara itu, usulan Gaza yang akan dipresentasikan Trump ini dilaporkan tanpa campur tangan Israel. Namunm Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengetahui detailnya.
Proposal soal Gaza ini diyakini membuka peluang keterlibatan Otoritas Palestina (PA) di masa depan, meski Israel berulang kali menegaskan tidak akan menerimanya.
Sementara itu, usulan Trump ini kabarnya sama sekali tidak memberikan peran bagi Hamas dalam pembangunan kembali Gaza.
Agresi brutal Israel ke Palestina terutama Jalur Gaza sudah berlangsung hampir dua tahun sejak Oktober 2023 dan telah menewaskan lebih dari 65 ribu warga.
Namun, hingga hari ini, tidak ada tanda-tanda terobosan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang ditengahi Qatar, Mesir, dan AS bisa menghentikan agresi dalam waktu dekat.
Perundingan gencatan senjata sempat menunjukkan kemajuan, namun militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Qatar beberapa pekan lalu hingga membuat negosiasi mandek lagi. Israel berdalih serangan udara ke Qatar itu dimaksudkan untuk membunuh para pemimpin Hamas yang bermarkas di Doha.
Padahal, Hamas telah menyatakan setuju dengan usulan gencatan senjata yang ada di meja perundingan. Sementara itu, Israel juga mengklaim telah menerima kesepakatan itu beberapa jam sebelum meluncurkan serangan ke Qatar.
Sejak itu, Israel terus menggempur Gaza City, kota terbesar di wilayah tersebut,
hingga
menewaskan puluhan warga sipil setiap harinya. Puluhan ribu warga Palestina juga terpaksa mengungsi ke selatan tanpa kepastian nasib dan keamanan.
Israel juga menggagalkan kesepakatan gencatan senjata lain pada 18 Maret lalu, ketika mereka menewaskan ratusan warga Palestina dalam serangan udara intensif setelah berhasil membebaskan sejumlah sandera dari Gaza. Setelah itu, Israel malah memberlakukan blokade total berbulan-bulan yang kini berujung pada kelaparan massal.
Fox News
melaporkan pada Senin bahwa Hamas telah menyusun surat kepada Trump berisi usulan gencatan senjata 60 hari dengan jaminan dari Trump. Sebagai gantinya, Hamas bakal membebaskan segera separuh dari 48 warga Israel yang masih disandera milisi itu.
Fox News
mengutip kabar tersebut dari seorang pejabat senior pemerintahan AS dan sumber lain yang mengetahui masalah tersebut.
Menurut media sayap kanan itu, surat tersebut saat ini sudah berada di mediator Qatar dan akan diberikan kepada Trump akhir pekan ini. Baik Hamas maupun Qatar belum memberikan komentar atas klaim tersebut.
(rds)
[Gambas:Video objectright]