Uncategorized

Tony Blair Girang Diusulkan Trump Ikut Urus Gaza, tapi Dikritik Habis

September 30, 2025
5:14 AM

Jakarta, objectright Indonesia
—
Mantan Perdana Menteri
Inggris
Tony Blair girang diusulkan Presiden
Amerika Serikat
Donald Trump
untuk ikut mengawasi pemerintahan Gaza pascaperang.
Meski demikian, nama Tony Blair dalam rencana Trump ini mendapatkan kritikan keras dari sejumlah pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam keterangannya pada Senin (29/9) malam, Tony Blair memuji proposal Trump soal Gaza, yang menurutnya merupakan rencana “berani dan cerdas”, berpotensi menghentikan perang di wilayah kantong tersebut.
“Presiden Trump telah menetapkan rencana berani dan cerdas, yang jika disetujui, dapat mengakhiri perang, membawa bantuan langsung ke Gaza, memberi peluang masa depan yang lebih cerah dan lebih baik bagi rakyat Gaza sembari memastikan keamanan Israel yang absolut dan abadi serta membebaskan semua sandera,” tulis Tony Blair, seperti dikutip
Anadolu Agency
.
Tony Blair berujar proposal ini memberikan dunia, terutama rakyat Palestina, kesempatan terbaik untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama dua tahun.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Trump atas kepemimpinan, tekad, dan komitmennya, khususnya kesediaan Trump untuk memimpin Dewan Perdamaian Gaza.
“Kesediaannya memimpin Dewan Perdamaian guna mengawasi Gaza yang baru merupakan sinyal dukungan dan keyakinan yang besar terhadap masa depan Gaza, terhadap kemungkinan Israel dan Palestina menemukan jalan menuju perdamaian, dan terhadap potensi aliansi regional dan global yang lebih luas untuk melawan kekuatan ekstremisme dan mendorong perdamaian serta kesejahteraan antarbangsa,” tulisnya.
Pada Senin (29/9), Gedung Putih merilis proposal berisi 20 poin yang disebut-sebut dapat menghentikan segala perang di Jalur Gaza, Palestina.
Dalam proposal ini, pasukan Israel disebut akan mundur ke garis yang disepakati guna mempersiapkan pembebasan sandera. Selama masa itu, semua operasi militer akan ditangguhkan dan garis pertempuran akan dibekukan hingga kondisi untuk penarikan pasukan secara bertahap rampung dilakukan.
Dalam waktu 72 jam setelah proposal diterima, seluruh sandera baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal akan dipulangkan.
Proposal ini juga mendesak perlucutan senjata bagi Hamas, dengan imbalan pemberian amnesti bagi anggota yang berkenan hidup secara damai. Anggota Hamas yang ingin meninggalkan Gaza sementara itu akan diberikan perjalanan yang aman ke negara penerima.
Apabila proposal ini disetujui, bantuan kemanusiaan untuk Gaza juga akan segera dikirim sepenuhnya, tanpa pembatasan maupun keterlibatan dari pihak Israel dan Hamas.
Lebih dari itu, Gaza setelah ini akan dipimpin oleh komite Palestina yang teknokratis dan apolitis, yang akan diawasi oleh “Dewan Perdamaian”. Dewan ini akan dipimpin langsung oleh Trump, dengan salah satu anggotanya yakni Tony Blair.
Badan ini disebut bertugas mengelola pendanaan dan menetapkan kerangka kerja pembangunan kembali Gaza hingga Otoritas Palestina selesai direformasi. Kekuasaan atas Gaza akan diserahkan kembali ke Otoritas Palestina pasca reformasi rampung.
Bersambung ke halaman berikutnya…
Mantan pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn, mengkritik keras peran Tony Blair dalam pemerintahan Gaza pascaperang.
Menurut Corbyn, fatal apabila Tony Blair terlibat dalam pemerintahan Gaza, selaku negara yang sedang berkonflik. Pasalnya, masa lalu Tony Blair yang terlibat dalam invasi Irak 2003 telah merenggut ribuan nyawa.
“Keputusan fatal Tony Blair untuk menginvasi Irak telah merenggut ribuan nyawa. Dia seharusnya tidak berada di dekat Timur Tengah, apalagi Gaza. Bukan Blair, Trump, maupun Netanyahu yang berhak menentukan masa depan Gaza, melainkan rakyat Palestina,” tulis Corbyn.
Tony Blair merupakan perdana menteri Inggris pada 1997 hingga 2007. Ia jadi pemimpin dunia yang paling vokal mendukung Presiden AS George W. Bush meluncurkan invasi ke Irak.
Di bawah kepemimpinan Blair, Inggris mengirim puluhan ribu tentara untuk ikut dalam operasi militer. Tony Blair saat itu membujuk publik dan parlemen dengan mengaku punya laporan intelijen bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang bisa digunakan dalam waktu singkat.
Beberapa tahun setelahnya, tidak ditemukan bukti bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal seperti yang diklaim Tony Blair. Reputasi Tony Blair pun rusak karena ini.
Kritik Habis Peran Tony Blair
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN:
1
2