Jakarta, objectright Indonesia
—
Media India,
The Sunday Guardian
menyebut
Amerika Serikat
diduga mendanai demo berdarah di
Nepal
senilai lebih dari US$900 juta dolar atau sekitar Rp14 triliun.
Dalam tulisan yang dikeluarkan, Washington disebut menggelontorkan ratusan juta dolar ke Nepal sejak tahun 2020. Portal berita itu memperoleh dokumen aliran dana tersebut, yang ditengarai sebagai bukti adanya campur tangan AS untuk mengubah rezim di negara Himalaya tersebut.
Detail mengenai aliran dana ini dibagikan oleh seorang
whistleblower
tingkat tinggi yang memiliki akses ke informasi sensitif. Dalam dokumen ini, terdapat nama-nama politikus lokal yang dirugikan secara finansial yang menjadi bagian dari proses perubahan rezim ini.
Berdasarkan dokumen tersebut, AS sejak 2020 tercatat telah mengguyur lebih dari US$900 juta untuk Nepal. Sebagian besar disalurkan ke pemerintahan, media, kegiatan sipil, hingga konsorsium elektoral yang dijalankan oleh CEPPS yang berpusat di Washington, seperti National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), dan International Foundation for Electoral Systems (IFES).
Menurut
The Sunday Guardian
, skala investasi ini cukup tak lazim untuk negara sebesar Nepal. Pada Mei 2022, USAID menandatangani Perjanjian Tujuan Pembangunan (DOAG) senilai US$402,7 juta (sekitar Rp6 triliun) dengan Kementerian Keuangan Nepal.
Hingga Februari 2025, dana sebesar US$158 juta (sekitar Rp2,5 triliun) telah dicairkan dan menyisakan US$244,7 juta (sekitar Rp4 triliun) yang belum dibelanjakan.
Seiring dengan itu, Perjanjian Millennium Challenge Corporation (MCC) senilai US$500 juta (sekitar Rp8 triliun) masih berlaku. MCC ditandatangani pada 2017 dan baru diratifikasi pada Februari 2022 setelah protes sengit dan cekcok di parlemen.
Hingga awal 2025, baru 8,63 persen dana MCC yang telah dicairkan. Periode implementasi perjanjian pun diperpanjang sehingga proyek infrastruktur dan tata kelolanya tetap beroperasi.
Jika digabungkan, kedua paket USAID dan MCC ini menjadikan total komitmen AS ke Nepal lebih dari US$900 juta.
Dalam perjanjian USAID, dokumen internal menguraikan jenis pengeluaran spesifik. Beberapa di antaranya, yaitu Proyek 4150: “Proyek Demokratis” yang didanai sebesar US$8 juta (sekitar Rp131 triliun) dan Proyek 4177: “Pusat Sumber Daya Demokrasi Nepal” yang didanai US$500.000 (sekitar Rp8 miliar).
Ada pula program masyarakat sipil dan media yang dikucurkan sebesar US$37 juta (sekitar Rp607 miliar). Kemudian, inisiatif kesehatan remaja yang dialokasikan sebesar US$35 juta (sekitar Rp574 miliar).
The Sunday Guardian
memperingatkan program-program ini, yang secara resmi dibingkai sebagai proyek sipil, media, dan kesehatan, juga berfungsi untuk memengaruhi narasi politik dan memobilisasi partisipasi pemuda dalam pemerintahan.
The Sunday Guardian
mencatat adanya pola intervensi yang sama dengan yang terjadi di Bangladesh dan Kamboja, di mana program pemuda dan masyarakat sipil dilakukan bertepatan dengan kerusuhan politik.
Di Nepal, kombinasi dari pendanaan yang besar, program yang ditargetkan, serta keterlibatan pemuda menunjukkan bahwa pergolakan terkini di negara itu bisa jadi dipengaruhi oleh intervensi AS, demikian dikutip dari
Press TV.
Belum ada pernyataan dari pihak Amerika Serikat terkait tudingan ini.
Catatan Redaksi: Judul artikel ini diubah pada Rabu (17/9) pukul 19.40 WIB.
(blq/rds)
[Gambas:Video objectright]
Baca lagi: Kata-kata Pertama Erick Thohir Usai Jadi Menpora
Baca lagi: Daftar 5 Pemain Tak Masuk Line Up Timnas Indonesia vs Taiwan
Baca lagi: Respons Ginting Soal Selalu Kalah di Babak Pertama Sejak Comeback
Baca lagi: Profil Djamari Chaniago, Menko Polkam Hasil Reshuffle Pengganti BG
