Jakarta, objectright Indonesia
—
Gedung Putih menyiapkan pemecatan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai pemerintah
Amerika Serikat
, jika Kongres tak meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengeluaran sebelum 1 Oktober. Rencana ini juga meningkatkan risiko penutupan pemerintahan.
Dalam memo Kantor Manajemen dan Anggaran AS yang ditinjau NBC News, pemerintahan Trump siap melakukan tindakan dari sekadar merumahkan pegawai pemerintah selama penutupan.
“Sehubungan dengan program-program Federal yang pendanaannya akan berakhir dan yang tak didanai, program-program tersebut tak lagi diwajibkan undang-undang untuk dilaksanakan,” demikian bunyi memo itu, dikutip
NBC News
, Kamis (24/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memo itu berlanjut, “Pemberitahuan PHK akan ditambahkan ke pemberitahuan cuti yang diberikan karena alokasi berakhir.”
Memo tersebut juga menunjukkan ada kehilangan pekerjaan bagi pegawai federal tertentu jika pemerintah ditutup minggu depan.
Program-program yang tak mendapatkan manfaat dari suntikan dana wajib, lanjut memo itu, akan menanggung beban penutupan pemerintah.
“Dan kami harus melanjutkan upaya perencanaan kami jika Partai Demokrat memutuskan untuk menutup pemerintahan,” lanjut memo itu.
Lebih lanjut, memo itu menyatakan lembaga-lembaga akan diarahkan untuk mempertimbangkan pemberitahuan pengurangan masa kerja bagi semua pegawai dalam program, proyek, atau kegiatan yang pendanaan diskresionernya akan berakhir pada 1 Oktober, tak punya sumber pendanaan alternatif, dan tak sesuai prioritas presiden.
Anggaran pemerintah nyaris habis pada pekan ini. Namun, Partai Demokrat dan Republik terlibat kebuntuan soal RUU anggaran.
DPR yang dikuasai Partai Republik mengesahkan RUU jangka pendek untuk mendanai pemerintah hingga 21 November. Namun, Senat dari Demokrat menolak proposal tersebut.
Memo yang beredar itu memberi tekanan signifikan pada Demokrat dan menyebut mereka yang menanggung risiko jika ada pemecatan massal pegawai pemerintah.
Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer dan pemimpin minoritas DPR Hakeem Jeffries menyebut tindakan itu sebagai bentuk intimidasi.
“Ini upaya intimidasi. Donald Trump telah memecat pegawai federal sejak hari pertama-bukan untuk memerintah, tetapi untuk menakut-nakuti,” kata Schumer.
Dia lalu berujar, “Ini bukan hal baru dan tidak ada hubungannya dengan pendanaan pemerintah.”
Pemecatan yang tak perlu, lanjut Schumer, akan dibatalkan di pengadilan atau pemerintah akan mempekerjakan kembali para pegawai, seperti yang mereka lakukan baru-baru ini.
(isa/dna)
Baca lagi: VIDEO: Drain the energy of Aion Ut Jakarta-Bandung PP
Baca lagi: Jaksa ICC Dakwa Duterte dengan 3 Tuduhan Kejahatan Kemanusiaan
Baca lagi: FOTO: Spanyol-Italia Kirim Kapal Perang Kawal Armada GSF ke Gaza
Baca lagi: Jimmy Kimmel Live’s Comeback Episode Print the Record of the Audience